Headline Image

Pembangunan Kawasan Industri Membutuhkan Investor Global

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai perlu mengundang investor-investor dari luar negeri dalam rangka menjalin kerjasama membiayai kebutuhan pembangunan seluruh infrastruktur di Indonesia yang sudah direncakanan sekitar Rp 5.000 triliun. Investor ini perlu digaet karena pendanaan sebesar itu tak mungkin didapatkan dari dalam negeri.

"Pendanaan sebesar itu tidak mungkin didapatkan dari dalam negeri sendiri, itu artinya kita perlu mengundang investor-investor dari luar negeri," kata Rini Soemarno.

News Image 1

Ia juga menjelaskan, keseluruhan infrastruktur tersebut sudah termasuk energi, transportasi dan kesejahteraan serta sektor lainnya yang terintergrasi satu sama lainnya. Oleh karena itu, Rini mengatakan seluruh menteri-menteri telah diberi tanggung jawab khusus untuk mengundang investor-investor dari berbagai benua dan negara-negara tertentu sesuai dengan bidang masing-masing.

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Industri, Johnny Darmawan berharap Pemerintah dapat mendorong tumbuhnya kemitraan pihak swasta dengan investor global untuk mempercepat pembangunan kawasan industri di Indonesia.

"Salah satunya dengan skema Public Private Partnership (PPP), untuk mempercepat pembangunan kawasan industri, baik yang masuk Program Pembangunan 14 Kawasan industri pemerintah, maupun pengembangan kawasan industri lainnya," kata Johnny.

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Pemerintah bisa mencarikan solusi misalnya deregulasi dan debirokrasi untuk memudahkan investor global masuk atau BUMN yang ingin berinvestasi.

Johnny berharap Pemerintah mendukung penuh apabila ada investor global yang mengusung visi sejalan dengan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri sekaligus membangun kota-kota industri baru yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial.

Menurutnya, kota-kota industri baru ini haruslah berwawasan lingkungan dan dikembangkan secara holistik dengan turut mempertimbangkan potensi lokal untuk pengembangan komersil, area residensial, konektivitas infrastruktur transportasi dan penerapan teknologi, investor yang akan menjadi mitra Pemerintah juga diharapkan mampu menjadi pintu masuk investasi lain (gateway investment), misalnya dengan mendatangkan tenant dan investor lain dari perusahaan-perusahaan global untuk kawasan industri.

"Akan lebih baik bila investor tersebut mampu mengembangkan High-Tech Eco Industrial City untuk industri-industri bernilai tambah contohnya manufaktur industri high-tech, e-commerce, biotechnology, dan juga mampu membangun infrastruktur penghubung transportasi antara kawasan industri dan kawasan residensial." tuturnya.

Menurutnya, Pemerintah perlu mendukung investor global yang mampu memberikan solusi untuk mendorong pertumbuhan industri dengan mengintegrasikan sumber daya global dan pembangunan ekonomi lokal bagi daerah yang menjadi pembangunan kota industri. “"Mereka bisa menjadi partner yang baik untuk mengembangkan kawasan industri terintegrasi,” tegas Johnny.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian Imam Haryono, mengatakan pengembangan kawasan industri prioritas, terutama di luar Jawa, yang menjadi program Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan karena pengelola kawasan kesulitan menggaet anchor industry.

"Tak salah bila keterlibatan investor global sangat penting mengingat kebutuhan dana pembangunan infrastruktur untuk pengembangan kawasan industri terbilang besar (capital intensive)," kata Imam pada seminar Pembangunan Infrastruktur Prioritas dan Kemudahan Investasi Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor swasta dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup membiayai seluruh proyek strategis dan pembangunan yang dicanangkan pemerintah.